UU Kesehatan Diharapkan Mampu Atasi Permasalahan Kesehatan di Indonesia

09-07-2024 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi foto bersama usai audiensi penyikapan 1 tahun UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan ISMKI, ILMIKI, ISMKMI,ILMAGI, IMATELKI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024). Foto : Tari/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IX DPR RI melakukan audiensi penyikapan 1 tahun UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dengan Ikatan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan (ISMKI), Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia (ILMIKI), Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI), Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia (ILMAGI), Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (IMATELKI), di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).


Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menjadi tonggak penting yang mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadapi berbagai dinamika dalam sektor kesehatan.


“UU Kesehatan yang baru diresmikan harus kita kawal bersama-sama dan kami menerima dari semua kalangan terkait dengan permasalahan dunia kesehatan termasuk kekurangan dokter, banyaknya dokter asing dan mahalanya biaya pendidikan kedokteran,” ungkapnya.


UU Kesehatan diharapkan menjadi instrumen penting yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Dengan merinci hak dan kewajiban, serta mengatur strategi implementasi, undang-undang ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk transformasi positif dalam sistem kesehatan nasional. 


“Kami paham adanya permasalahan dalam dunia kesehatan dan harapan kami UU kesehatan yang baru satu tahun ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk transformasi positif dunia kesehatan Indonesia,” tuturnya.


Politisi Partai NasDem ini menyampaikan, UU Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pendanaan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang implikasi dan strategi implementasinya menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi. (tn/aha)

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...